Home / News / Lokasi Bakal Diputuskan Tahun Ini, Pemindahan Dimulai 2024

Lokasi Bakal Diputuskan Tahun Ini, Pemindahan Dimulai 2024

Lokasi Bakal Diputuskan Tahun Ini, Pemindahan Dimulai 2024

JAKARTA – Pemerintah membidik tempat ibukota negara yang baru ditetapkan tahun ini. Ini sebab dari gagasan yang dibikin pemerintah, perpindahan ibukota negara akan dikerjakan di tahun 2024. Sekarang ini pemerintah masih lakukan analisis berkaitan beberapa lokasi calon ibukota negara baru. Analisis dikerjakan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke dua tempat calon ibukota negara, yakni Kalimantan Timur (Kalimantan tengah) serta Kalimantan Timur (Kalimantan timur).

“Membangun masifnya tiga tahun yaitu 2022, 2023, 2024. Sekurang-kurangnya untuk mulai bisa mengalihkan pusat pemerintahan pusat. Ada beberapa langkah. Ada yang pindahnya sekaligus juga seperti di Putrajaya, Malaysia atau setahap seperti di Sejong, Korea Selatan,” kata Menteri Rencana Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Kantor Staf Presiden, Jakarta, tempo hari.

Bambang menjelaskan jika untuk tahun 2019 ini direncanakan semua analisis telah usai. Dalam soal ini termasuk juga ketetapan tempat yang akan jadikan ibukota negara baru. Sesudah itu pemerintah akan lakukan konsultasi dengan DPR berkaitan peraturan perpindahan ibukota negara.

“Tentunya kelak disediakan perancangan undang-undang. Ini berada di periode 2019 Sampai awal 2020. Ketetapan tempat harus tahun ini, jika 2020 telah mengawali sekurang-kurangnya penyiapan tanah. Pastikan status tanah tersebut khususnya Kementerian Agraria serta Tata Ruangan/Tubuh Pertahanan Nasional (ATR/BPN) serta sediakan infrastruktur basic. Ini periode 2019-2020,” tuturnya.

Lalu pada tahun 2020 akan dibuat konstruksi ibukota negara yang baru. Dari mulai sarana pemerintahan s/d lokasi simpatisan seperti perumahan serta keperluan komersial minimal. Ia mengutarakan jika diinginkan paling cepat 2024 proses perpindahan bisa dikerjakan. “Sehingga harapannya, sekurang-kurangnya 2024 telah mulai ada kegiatan perpindahan,” katanya.

Selanjutnya, Bambang mengutarakan nanti akan dibuat tubuh otorita yang akan bertanggungjawab tentang proses persiapan, pembangunan sampai awal operasi ibukota negara yang baru. Meskipun begitu, hal itu masih saran dari Bappenas serta akan diulas di kabinet. “Jadi memiliki bentuk dengan legal kuat tetapi gesit. Tidak bisa birokratis serta kaku hingga tidak lamban. Hingga dapat jaga kesetimbangan kemampuan hukum serta elastisitas birokrasi,” ujarnnya.

Berkaitan dengan pembiayaan, lanjut ia, akan ada alokasi di APBN tetapi sesuai dengan keperluan. Ia memberikan contoh untuk pembangunan infrastruktur basic akan masuk dalam budget Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (KemenPUPR). “Kalau infrastruktur basic akan masuk KemenPUPR. Contohnya untuk air bersih, jalan arteri, dan sebagainya. Contohnya kita bangun pangkalan angkatan hawa seperti Halim Pertama Kusuma lewat TNI atau perhubungan,” katanya.

Bambang menjelaskan jika cost perpindahan ibukota negara memang mahal. Tetapi ia ingin supaya cost yang dikeluarkan seminimal mungkin. Pihaknya juga ingin menggandeng BUMN serta swasta dalam pembangunan ibukota negara yang baru. Di lain sisi ada juga utilisasi gedung-gedung pemerintah yang berada di Jakarta.

“Sekarang juga di Kemenkeu ada contohnya KSP atau kerja sama pemakaian. Itu ialah bentuk minimum yang dapat digunakan untuk manfaatkan gedung-gedung ini dengan sewa periode panjang atau kesepakatan periode panjang. Hingga dapat atur serta pemerintah temukan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Serta PNBP ini dapat digunakan untuk kepentingan di kota baru,” tuturnya.

Selain itu anggota Komisi XI DPR Misbakhun menjelaskan, pihaknya siap mengulas peraturan terkait dengan perpindahan ibukota negara. Ia memandang sangat mungkin buat pemerintah menyarankan program legislasi sekarang ini bila memang penting serta menekan diulas. Menurut dia pemerintah butuh berjumpa ketua DPR supaya jalannya konkrit serta semakin maju.

“Supaya DPR kan bisa isunya. Rumor mindahan ibukota itu diulas dengan serius oleh pemerintah untuk mendapatkan suport politik. Lalu DPR dapat poin. Sebab janganlah cuma masalah MD3 dapat cepat selalu masalah yang memiliki kepentingan semacam ini tidak cepat. Ditambah lagi kita ingin isi bekas akhir waktu jabatan 2014-2019 dengan rumor substansial,” katanya.

Ia menjelaskan suport pemerintah sekarang ini cukup kuat di parlemen. Menurut dia bahasan tak perlu menunggui DPR periode akan datang. Hingga bahasan bisa selekasnya dikerjakan. “Yang saat ini juga telah kuat. saat ini itu telah kuat pemeirntahannya Pak Jokowi di DPR. Jika kurang kuat kita pekerjaan memperkuat menyelamatkan, siap,” ujarnya.

Post By : Jagobola.net

About jagoanbola

Check Also

6 Alasan untuk Tidak Menggunakan Sedotan Plastik

6 Alasan untuk Tidak Menggunakan Sedotan Plastik JAKARTA – Setiap saat seorang pesan minuman di ...